Gresik || Jatim KOMPAS RAYA.COM
Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Semambung, Driyorejo, Gresik, menyisakan luka sosial yang belum reda. Bangunan kios yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga diratakan oleh alat berat dalam operasi gabungan yang melibatkan Satpol PP, PUPR, Dishub, TNI-Polri, serta aparat kecamatan dan kelurahan setempat.
Penertiban tersebut berjalan meski mendapat penolakan dari masyarakat. Para pemilik kios yang selama ini memanfaatkan lahan milik PU mengaku telah berjuang mempertahankan bangunan mereka, terlebih sebagian di antaranya pernah mengantongi surat resmi pada masa kepemimpinan bupati sebelumnya. Namun, upaya perlawanan itu tetap berujung pada pembongkaran total.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sehari setelah eksekusi, harapan warga sempat muncul ketika DPRD Gresik mengirimkan undangan audiensi. Masyarakat terdampak pun memanfaatkan momentum itu untuk menyuarakan aspirasi mereka secara langsung. Bahkan, mereka meminta pendampingan dari tokoh pergerakan, Ali Candi dari Genpatra, untuk mewakili suara mereka.
Namun, forum yang diharapkan menjadi ruang dialog justru berakhir ricuh. Dalam pertemuan tersebut, tampak seseorang anggota DPRD meminta Ali Candi keluar dari ruangan dengan alasan bukan pihak yang berkepentingan langsung. Keputusan itu sontak memicu reaksi keras dari warga yang hadir.
Aksi keluar ruangan pun tak terhindarkan. Seluruh undangan audiensi memilih meninggalkan ruangan sebagai bentuk protes atas sikap wakil rakyat yang dinilai tidak berpihak.
Sebelum keluar, Ali Candi sempat menyampaikan orasi lantang. Ia menyinggung kebijakan berbeda antara pemimpin sebelumnya dan saat ini.
“Bupati Robbach Ma’sum memberi izin karena memahami rakyatnya butuh kerja dan makan. Tapi sekarang dianggap bangunan liar,” tegasnya di hadapan forum. Kamis (9/4/26)
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan tajam di tengah masyarakat: apakah DPRD Gresik masih benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat?
Alih-alih menjadi jembatan aspirasi, sikap yang ditunjukkan dalam audiensi tersebut justru dinilai menjauhkan diri dari rakyat yang sedang membutuhkan pembelaan. Warga yang datang dengan harapan didengar, justru dianggap bukan pihak berkepentingan.
Ironisnya, forum tersebut adalah undangan resmi dari DPRD sendiri.
Kini, masyarakat Semambung bukan hanya kehilangan tempat usaha, tetapi juga kepercayaan terhadap lembaga yang seharusnya menjadi representasi suara mereka.
Redaksi
