LAMPUNG SELATAN KOMPASRAYA.COM
Polemik pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pulau Jaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, kian memanas. Jika sebelumnya persoalan ini hanya diberitakan media ini pada Senin (24/08/2026), kini kasus tersebut meledak dan viral di media sosial.
Hingga rilis lanjutan ini diterbitkan pada Selasa (23/09/2026), belum ada tindakan apapun dari pihak pemborong maupun dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Selatan selaku pembina program.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini memicu kekecewaan warga dan akhirnya diunggah ke media sosial Facebook pada Sabtu (19/9/2026).
Akun Facebook bernama Cha Alas mengunggah foto bangunan gedung Koperasi Merah Putih Desa Pulau Jaya dengan tulisan overlay kuning mencolok bertuliskan “Mandor kabur masyarakat jadi tumbal”.
Dalam captionnya yang penuh kekecewaan, ia menulis:
“Pembangunan gedung koprasi merah puti dengan anggaran ratusan juta bahkan lebih. tp sayang masi ada pemasok matrial yang belum di bayar, dengan alasan mandor nya kaburr. Apakah gk ada penanggung jawap yang lain pak presiden 😭😭”
Unggahan yang baru diposting 19 jam lalu itu langsung banjir komentar miring. Warganet mempertanyakan, bagaimana mungkin proyek program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto bisa berantakan hanya dengan alasan mandor kabur.
Tagihan Mencapai Rp 18-an Juta Lebih Tak Dibayar, Alasan Klasik: Mandor Kabur
Kepada para pemasok, pihak di lapangan berdalih bahwa mandor pelaksana kabur membawa uang.
Padahal secara hukum konstruksi, tanggung jawab tidak bisa berhenti di mandor. Proyek KDMP dengan pagu anggaran ratusan juta rupiah ini pasti memiliki struktur yang jelas: Ada Kontraktor / Pemborong Utama pemenang tender, ada Pengurus KDMP Desa Pulau Jaya sebagai penerima manfaat, dan ada Dinas Koperasi Lamsel sebagai pembina dan pengawas.
“Mandor itu hanya pekerja lapangan yang ditugaskan pemborong. Kalau mandor kabur, yang wajib tanggung jawab adalah pemborong utamanya. Jangan masyarakat kecil pemasok material yang jadi tumbal,” ujar salah satu warga Pulau Jaya yang enggan disebutkan namanya.
Pemborong Bungkam, Dinas Belum Turun, Warga Tagih Bupati
Sangat disayangkan, hingga berita lanjutan ini diturunkan, pihak pemborong utama belum memberikan klarifikasi sepatah kata pun. Pihak pengurus KDMP Desa Pulau Jaya juga belum memberikan jawaban resmi terkait siapa pemborong yang mereka tunjuk.
Kondisi ini membuat warga mendesak Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk segera turun tangan dan melakukan audit.
Warga khawatir, jika dibiarkan, program mulia Presiden Prabowo untuk menggerakkan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih ini akan tercoreng dan kehilangan kepercayaan di mata masyarakat hanya karena ulah oknum pemborong yang tidak bertanggung jawab di lapangan.
“Kami mohon Pak Bupati dan Dinas Koperasi segera turun ke Pulau Jaya. Kasihan pemasok material warga sendiri yang belum dibayar. Jangan sampai program Pak Presiden yang bagus ini rusak karena ulah oknum,”pungkas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media ini masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan hak jawab.
